Skip to content

Tryout Seleksi Kemampuan Bidang

  1. Apa itu activity ratio ?

    jawaban

    Activity ratio mengukur efesiensi sebuah organisasi dalam menggunakan dan mengaatur sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Beberapa tipe dari activity ratio menggambarkan bagaimana kemampuan sebuah organisasi mengubah beberapa akun pada neraca seperti modal atau aset kedalam aset lancar. source

  2. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara ....

    jawaban

    Paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, terdapat pada UU No 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 39 ayat (3)

  3. Aktivitas investasi meliputi

    jawaban

    Aktivitas investasi meliputi modal kerja, harta keuangan, harta tetap, dan harta tidak berwujud.

  4. Alasan pemerintah melakukan larangan impor untuk produk-produk tertentu ...

    jawaban

    Alasan utama pemerintah melakukan kebijakan pelarangan impor adalah untuk mencegah masuknya barang dari luar negeri atau dengan kata lain untuk melindungi industri di dalam yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional.

  5. Alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan bersangkutan dengan, harta/aset, modal/ekuitas, kewajiban, pendapatan dan beban perusahaan adalah ?

    jawaban

    Akun atau rekening adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan bersangkutan dengan harta/aset, kewajiban, ekuitas/modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Akun ini digunakan untuk menampung seluruh transaksi yang akan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

  6. Anggaran merupakan alat perencanaan yang harus memperhatikan hubungan antara anggaran yang satu dengan yang lain. Aspek lain yang penting dalam perencanaan adalah ?

    jawaban

    Sumber. Ada 4 fungsi dari anggaran, diantaranya ;

    1. Pengendalian, anggaran berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Dengan anggaran, setiap entitas menyaajikan secara detail rencana tentang semua pemasukan dan pengeluaran yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan tanggung jawab.
    2. Alat koordinasi dan Komunikasi
    3. Penilaian, anggaran adalah wujud komitmen dari bagian eksekutif selaku pengguna anggaran kepada yang memberikan anggaran. Kinerja pihak eksekutif diukur berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.
    4. Motivasi, anggaran sektor publik mendorong eksekutif untuk berkerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

    Sehingga aspek yang penting dalam penganggaran adalah penggunaan dana yang seefisien mungking.

  7. Apa saja yang termasuk dari metode penyusutan ?

    jawaban

    sumber

    1. Metode Rata-Rata
      1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Contoh
      2. Metode unit aktivitas (Unit of Activity Method) Contoh
    2. Metode menurun
      1. Metode jumlah angka tahun (Sum of The Year Digit) Contoh
      2. Metode saldo menurun (Declining Balance) Contoh
      3. Metode saldo menurun ganda (Double Declining Balance)Contoh

  8. Apa yang dimaksud dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) menurut pasal 1 PMK nomor 190 tahun 2012 ?

    Jawban

    Warning

    • PMK Nomor 190 tahun 2012 dicabut dengan PMK Nomor 210 tahun 2022
    • PMK Nomor 210 tahun 2022 dicabut dengan PMK Nomor 62 tahun 2023

    Pembahasan tentang DIPA pada PMK nomor 62 tahun 2023 berubah lokasi, yang sebelumnya berada pada pasal 1 Ayat (2) di PMK no 190 tahun 2012 dan PMK no 210 tahun 2022 menjadi Pasal 1 Ayat (74) pada PMK nomor 62 tahun 2023 tentang Perancanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

    Sebagaimana yang dimaksud pada PMK nomor 190 tahun 2012 pasal 1 ayat (2), DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN

  9. Apa yang dimaksud dengan perbendaharaan negara berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara

    jawaban

    Berdasarkann Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 Ayat (1), bahwa Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk kekayaan, investasi yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

  10. Apabilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dari dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka pemohon keberatan Wajib Pajak dianggap ...

    jawaban

    Dikabulkan, sebagimana yang telah tercantum pada pasal 17 Nomor 5 Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan mengatakan bahwa

    Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4a) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

  11. Apabilan RAPBN yang disusun oleh Presiden Republik Indondesia tidak disetujui oleh DPR maka,

    Jawaban

    Menggunakan APBN tahun Sebelumnya, terncantum pada UUD 1945 Bab VIII Tentang Keuangan, pasal 23 ayat 1

  12. Aspek-aspek lingkungan yang penting untuk dipahami oleh manajer keuangan...

    jawaban

    Lingkungan Keuangan Aspek lingkungan yang penting dipahami para manajer keuangan adalah sektor keuangan di bidang perekonomian, yang terdiri dari pasar keuangan (financial markets), lembaga keuangan (financial institutions) dan instrumen keuangan (financial instruments).

  13. Pada Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2013, BAB II menjelaskan tentang ...

    jawaban

    Pada PP No 45 Tahun 2013 berisikan sebagai berikut yang dikelompokan kedalam BAB;

    1. BAB 1 menejelaskan ketentuan Umum,
    2. BAB 2 menjelaskan tentang Pejabat Perbendaharaan Negara
    3. BAB 3, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
    4. BAB 4, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.
    5. Pelaksanaan Anggaran Belanja

    Warning

    • PP Nomor 45 tahun 2013 mengubah sebagian pasal dengan PP Nomor 50 tahun 2018

  14. BAB II dalam UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan terkait ....

    jawaban

    Ruang Lingkup Pemeriksaan

    Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pasal 2 menerangkan tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan. Dibawah adalah catatan ringkas tentang apa saja yang ada didalam Bab 2

    1. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan negara & pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    2. Badan Pemeriksaan Keuangan yang melakukan pemeriksaan keuangan negara dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara.
    3. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Akuntan Publik dan melapor kepada BPK
    4. Pemeriksaan terdiri atas, Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tunjuan tertentu
      • Pemeriksaan laporan keuangan yang diperiksaa adalaha laporan keuangan
      • Pemeriksaan Kineerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan yang terdiri atas aspek pemeriksaan Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomi
      • Pemeriksaan dengan Tujuan Tertanteu, diluar dari yg diatas.

  15. Bab VII dalam PMK no 190 Tahun 2012 membahas terkait ...

    Jawaban

    Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

  16. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pada BAB X (10) membahas tentang....

    Jawaban

    Pada BAB XI membahas tentang Pengendalian Intern Pemerintah

  17. Bab X dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tatacara pelaksanaan APBN memuat rincian tentang

    Jawaban

    Berisikan tentang Sistem Informasi Keuangan Negara

    Sistem informasi dimaksud pada Bab X dan pasal tersebut setidaknya mencangup

    1. Nama
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak
    3. Rekening Bank

    4. Alamat

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggarang Pendapatan dan Belanja Negara

  18. Badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan/menandatangani perjanjian, melakukan utang piutang, dan hak serta kewajiban seperti orang pribadi disebut ...

    Jawaban

    Perusahaan Persekutuan

  19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada ...

    Jawaban

    Presiden. Lihat catatan lengkapnya disini

  20. Bank Indonesia dengan otoritas moneter yang dimilikinya berusaha menjaga stabilitas nilai rupiah, terutama yang menyangkut daya beli masyarakat. Jika harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan terus-menerus, maka pemerintah dapat menempuh kebijakan moneter dengan cara....

    Jawaban

    Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pada pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana yang dimaksud dengan "stabilitas nilai Rupiah" adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

    Terkait jawaban, kebijkana moneter yang dapat diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan cara mengendalikan uang beredar atau suku bunga. UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada Bab 1 Pasal 1 nomor 10

  21. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada ... untuk dilakukan pemeriksaan

    Jawaban

    Badan Pemeriksaan Keuangan lihat ke Catatan Bank Indonesia

  22. Bank Syarah wajib mengumumkan neraca laporan keuanga kepada publik dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh ...

    Jawaban

    Bank Indonesia

  23. Bank yang ditunjuk oleh kementrian keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang berkuasa untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana ...

    Jawaban

    Adalah Bank Operasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Peratruan Mentrik Keuangan, 188/PMK.5/2017 tentang Tatacara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara{target:"blank"}. pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 pada nomor 3 menyebutkan . Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Perbendaharaan Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ._

Terakhir di nomor 38, kita lanjut ke test apbn terkahir saja