Try Out SKB Keuangan APBN #1

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian ASN dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, salah satunya adalah terkait pelanggaran kode etik atau disiplin ASN. Bagaimana mekanisme pemberhentian ASN atas pelanggaran kode etik atau disiplin ASN yang diatur dalam UU ini ?

   jawaban

   Kita dapat melihat pada UU Nomor 20 Tahun 2023 ini tidak dijelaskan secara tertulis terkait mekanisme pemberhentian ASN karena pelanggaran kode etik atau disiplin ASN. Namun pada Pasal 62 Ayat 3 Huruf C pada Bab yang membahas Organisasi dalam lingkup "Organisasi Profesi ASN", salah satu fungsi organsiasi profesi adalah pemberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode prilaku profesi.

   Dan pada pasal 73 "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi jabatan fungsional tertentu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

   Maka secara tersirat pemeberhentian ASN harus mengikuti prosedur yaitu dengan cara pemeriksaan dan putusan dari majelis kode etik

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur tentang Batas Usia bagi pejabat fungsional di bidang keuangan negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, jabatan pranata keuangan pada jenjang Ahli Madya memiliki batas pensiun..

   Jawaban

   Untuk jabatan Ahli Madya adalah 60 Tahun. Untuk lengkapnya dapat melihat ke catatan

3. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi ini, apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengurangi dampak negatif dari inflasi yang tinggi?

   Jawaban

   Ketika kondisi negara sedang mengalami inflasi yang tinggi pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal yang konstruktif. Yaitu dapat dengan cara menurunkan permintaan secara masif oleh negara dengan cara menurunkan belanja negara. Salah satu kebijakan fiska konstruktif adalah dengan cara menaikan beban pajak, namun cara ini sangat tidak efesien dan akan mendapat penolakan yang luas. Untuk catatan lebih lanjut mengenai kebijak fiskal dapat dilihat di catatan

4. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ada ketentuan mengenai batas pinjaman negara. Mengapa batasan pinjaman ini penting untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara ...

   Jawaban

   Untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain

   Terdapat pada penjelasan pada pasal 12 dan pasal 17 saat membahanas APBN dan APBD. Pada ayat ke 3 pada pasal tersebut mengatalan "Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN" Lalu pada bagian penjelasan pada pasal tersebut dijelaskan

   "Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto"

   If you want to learn about Gross Domestic Product will be on catatan ASAP

5. Apa yang menjadi dasar penyusunan RAPBN menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 ...

   Jawaban

   Kebijakan Umum Anggaran

   Pada dasar hukum tersebut tidak dijelaskan secara implisit KUA. Namun dari pasal 12 ayat yang membahas tentang APBN menyebutkan bahwa RAPBN disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

6. Dalam UU No.17 Tahun 2003 tetang Perbendaharaan Negara, bagaimana prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus diterapkan pemerintah ...

   Jawaban

   Pada pasal 3 dijelaskan, "Keuangan negara dikelola dengan tertib, taata pada peraturan undang-undang, efesiensi, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggung jawabakan(akuntanbilitas)`"

7. Dalam hal apa suatu kementrian atau lembaga dapat memperoleh alokasi dana tambahan diluar APBN yang telah ditetapkan menurut UU No 1 Tahun 2004.

   Jawaban

   Pada Bab VII pada Pelaksanaan APBN dan APBD pasal 27 ayat 4 menyebutkan , "Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. Apa konsekuensi hukum bagi pejabat yang lalai dalam mengelola keuangan negara berdasarkan ketentuan UU No 1 tahun 2004...

   Jawaban

   Berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada bab XI tentang Penyelesaian Kerguian Negara/Daerah pada pasal 59 ayat 2 kurang lebih berbunyi "Bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara karena perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau lalai terhadap kewajiban yang secara langsung merugikan keuanga negara, wajib mengganti rugi"

9. UU Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa penerimaan negara harus disetor ke rekening Kas Umum Negara, apa tujuannya ?

   Jawaban

   Memudahkan pelacakan penerimaan dan pengeluaran negara.

   Pada Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah pada pasal 12 ayat 2 mengatakan Semua penerimaan dan pengaluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara. Lihat detail Pasal 7 UU No 1 tahun 2004 Perbendaharaan negara

10. Siapakah